Sistem Pensiun Yang Terlalu Boros - Morendy Octora

PARADOKS Indonesia sangat banyak. Tidak saja pada realitas Indonesia yang kaya tapi miskin, tapi juga pada Indonesia yang miskin tapi boros. Salah satu paradoks yang sekarang menjadi sorotan adalah sistem pensiun pegawai negeri sipil dan pejabat negara.

Hingga sekarang negara membayar setidaknya Rp9 triliun tiap bulan sebagai uang pensiun pegawai negeri dan pejabat negara. Belum lagi tagihan dari dana pensiun yang dikelola PT Taspen sebesar Rp300 triliun yang pernah dipakai pemerintah. Kasus tagihan itu membuktikan uang pensiun tidak saja menjadi beban negara, tetapi juga dana murah dan berlimpah sehingga bisa dipergunakan sekehendak hati oleh yang sedang mengendalikan kekuasaan.

Pensiun adalah hak normatif yang telah diatur undang-undang. Pejabat negara dan pengawai negeri sipil oleh undang-undang diharuskan memperoleh hak pensiun. Bahkan pegawai swasta pun demikian. Yang menjadi persoalan sesungguhnya bukan pada hak normatif, melainkan sistem yang dianut.

Sistem pembayaran pensiun di Indonesia termasuk boros, bahkan sangat boros. Terbuka kemungkinan seseorang bisa memperoleh pembayaran uang pensiun dari negara beberapa kali.

Sebagai misal, seorang pegawai negeri yang karena kariernya bagus juga dipercaya menjadi pejabat negara. Ia diangkat menjadi duta besar, tetapi juga menjadi guru besar di sebuah perguruan tinggi swasta. Pejabat seperti itu berhak atas uang pensiun pada tiga pos jabatan.

Harus diakui, penerima pensiun di Indonesia seperti itu sangat banyak. Karena itu, hal tersebut patutlah dibenahi agar hak dan kewajiban warga negara dilayani secara proporsional. Dengan demikian, negara yang mengeluh miskin dari waktu ke waktu tidak digerogoti sistem yang tidak saja boros, tetapi juga korup.

Nah, terdapat sejumlah pilihan. Pertama, tidak boleh ada seorang pegawai negeri sipil atau pejabat negara yang menerima uang pensiun dari sejumlah jabatan. Cukup dari satu jenis jabatan saja dengan tingkat tertinggi.

Kedua, uang pensiun dibayarkan sekaligus dalam bentuk pesangon. Dengan cara itu, negara tidak harus menaikkan uang pensiun secara berkala.

Ketiga, negara menaikkan gaji pegawai negeri dan pejabat negara setinggi mungkin dan tidak lagi berkewajiban membayar uang pensiun. Dengan gaji tinggi dan kompetitif pegawai negeri sipil dan pejabat negara bisa mengurus pensiun masing-masing melalui pilihan yang tersedia di lingkungan perbankan atau asuransi.

Keempat, pilihan sukarela. Pegawai negeri sipil dan pejabat negara yang karena nasib atau karier memiliki keberuntungan ekonomi yang memadai boleh menyatakan kepada negara bahwa hak pensiunnya tidak perlu dibayar. Hak orang-orang seperti itu dialihkan untuk fakir miskin, penganggur yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi tanggung jawab negara.

Bila salah satu dari opsi itu ditempuh, alangkah banyaknya uang negara yang dihemat. Negara dengan demikian memiliki dana memadai untuk melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan yang pada ujungnya menciptakan kesejahteraan.

Tentu, dengan catatan bahwa dana yang berlimpah karena perubahan sistem pembayaran uang pensiun tidak dikelola dengan semangat korupsi. Dan pula, salah satu dari opsi yang dipaparkan itu lebih mendidik warga negara untuk bertanggung jawab terhadap nasibnya sendiri di saat suka dan duka.

Apakah opsi-opsi itu tidak malah menyebabkan negara mengkhianati kewajiban melindungi dan meningkatkan kesejahteraan warganya? Jawabnya tidak. Karena negara lebih fokus pada misi memerangi kemiskinan. Negara hanya menyediakan skema anggaran untuk orang miskin dan tidak beruntung. Mungkin skemanya bisa digabungkan pada dana penanggulangan bencana.

Anindya N Bakrie - Pegawai Negeri Sipil

Untuk kesekian kalinya kita berwacana soal pegawai negeri sipil (PNS). Mulai dari bagaimana melakukan rasionalisasi mengingat jumlahnya yang sudah terlampau banyak, meningkatkan gaji untuk mencegah praktik korupsi sampai dengan penghapusan pensiun. Yang terakhir itu dikatakan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Taufik Effendi ketika menghadiri acara pisah sambut Rektor Undip di Semarang, Senin lalu. Gagasan-gagasan yang menarik, agak radikal namun sangat diperlukan mengingat beban keuangan negara yang makin berat. Namun persoalannya selalu bagaimana agar tidak hanya berhenti pada tingkat wacana.

- Menyangkut rasionalisasi atau pengurangan jumlah PNS, sesungguhnya itu merupakan hal yang penting dan sangat relevan. Sekarang ini jumlah PNS sudah mencapai 3,7 juta orang. Menurut Menneg PAN yang dibutuhkan kira-kira hanya 2,5 juta orang. Beberapa tahun lalu Feisal Tamin, ketika itu juga menjabat Menneg PAN, mengatakan, hanya 60% PNS yang bekerja efektif dan selebihnya bisa dikatakan kurang produktif. Padahal mereka digaji setiap bulan dan anggaran untuk gaji PNS setiap tahun triliunan rupiah. Bagaimana itu bisa terjadi? Tentu kesalahan sejak proses perekrutan di samping belum adanya ketegasan dan kejelasan kebijakan mengenai hal ini.

- Logikanya, kalau jumlah PNS dikurangi hampir separonya maka kemudian dengan alokasi anggaran yang sama bisa dipergunakan untuk meningkatkan gaji mereka secara signifikan. Kendati setiap tahun sudah diadakan penyesuaian namun belum mengejar kebutuhan hidup sehari-hari. Inilah yang selalu dijadikan alasan pembenar korupsi atau melakukan pungutan liar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Memang tidak ada jaminan kalau gaji sudah dinaikkan korupsi akan hilang. Namun setidaknya kita punya nyali untuk bertindak tegas dan melakukan perombakan total karena dari segi kesejahteraan, para pegawai negeri sipil makin diperhatikan.

- Wacana yang sekarang digulirkan tentang penghapusan pensiun termasuk pensiun untuk anggota DPR atau pejabat negara lain juga tidak kalah menarik. Menurut Taufik Effendi, sekarang ini jumlah pensiunan PNS mencapai tidak kurang empat juta orang. Untuk dana pensiun itu pemerintah harus menganggarkan hampir Rp 6 triliun. Ke depan beban itu akan bertambah banyak sedangkan di sisi lain kemampuan anggaran makin terbatas. Sebagai ganti uang pensiun adalah uang pesangon yang bisa dijadikan modal usaha atau keperluan lain. Lagi-lagi masalahnya, beranikah kita melakukan langkah terobosan semacam itu.

- Biasanya tidak ada keberanian pemerintah yang sedang berkuasa untuk melakukan kebijakan drastis yang bisa jadi akan menurunkan popularitasnya. Pada masa lalu, PNS atau birokrasi menjadi pilar kekuatan politik. Sekarang pun pasti berusaha digiring ke arah sana minimal dengan memberikan kebijakan yang menyenangkan sehingga bisa diperoleh simpati. Dalam konteks seperti itu bagaimana mungkin seorang SBY atau Jusuf Kalla berani memecat PNS ataupun menghapuskan uang pensiun. Walaupun sesungguhnya langkah itu sangat diperlukan agar kita selamanya tak terbebani oleh masalah-masalah struktural seperti itu.

- Paradigma baru yang perlu dikembangkan, menyusul apa yang sudah dilakukan di banyak negara, adalah efisiensi birokrasi. Perampingan yang diarahkan pada peningkatan profesionalisme dan juga produktivitas. Bukan rahasia lagi sekarang ini banyak PNS yang setengah menganggur ataupun kurang memiliki kemampuan sesuai bidang tugasnya. Paradigma baru juga mengarahkan pada fungsi kewirausahaan karena hakikatnya sebagai pelayan dan abdi masyarakat. Sudah bukan waktunya lagi memolitisasi atau berpikir secara politis. Akan tetapi lagi-lagi kita harus bertanya, benarkah kita sudah berubah. Dari hanya pandai berwacana menjadi benar-benar siap dengan implementasi.

HIPMI Canangkan 1 Juta Entrepreneur

SEMARANG: Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI menyatakan tekad HIPMI untuk mencetak 1 Juta Entrepreneur pada tahun 2010. “Sebagai entitas pengusaha muda HIPMI lahir ditengah minimnya minat masyarakat untuk menjadi entrepreneur dan HIPMI akan terus menggugah masyarakat untuk menjadi entrepreneur.”

Tekad ini didasari kenyataan bahwa sampai saat ini pengangguran masih tinggi sedangkan disisi lain pemerintah memiliki keterbatasan untuk menciptakan lapangan kerja. “Oleh karena itu, para pemuda di Indonesia harus dirubah mindsetnya dari mencari pekerjaan menjadi pencipta lapangan kerja,” lanjutnya. Dengan terciptanya lapangan kerja, maka diharapkan juga akan mengurangi kemiskinan.

Seakan bersambut, Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali menantang anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) untuk turut menyukseskan program sarjana pencipta lapangan kerja mandiri. Menurut menteri, program yang dimiliki Hipmi memiliki persamaan prinsip dengan program Kemenkop dan UKM, yakni Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri (Prospek Mandiri).

"Oleh karena itu saya menantang Hipmi untuk menghimpun 1.000 sarjana untuk berperan dalam penciptaan lapangan kerja" kata Suryadharma Ali ketika menyampaikan sambutannya pada rapat kerja nasional ke-13 HIPMI di Semarang, Rabu (21/2). Untuk suksesnya program ini, Kemenkop dan UKM menyediakan anggaran sebesar Rp6,6 miliar yang akan disebar secara merata ke-33 koperasi di 33 provinsi.

Menurut Ketua Umum Hipmi Sandiaga S Uno, tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi tingkat pengangguran intelek yang saat ini jumlahnya cenderung bertambah.

Sandi menjelaskan, sebanyak 2.500 dari 25 ribu anggota Hipmi akan menjadi andalan penggerak perekonomian Indonesia sehingga keberadaannya perlu diperhitungkan.

"Anggota HIPMI tumbuh dari kecil menjadi besar, bersaing di kawasan lokal, nasional, dan global. Kita harus tumbuhkan semangat wirausaha," katanya.

Hipmi yang kini berdiri di 32 provinsi bertekad menciptakan "Gerakan Kewirausahaan Satu Juta Pengusaha Baru" agar mampu menjadi sektor andalan penggerak perekonomian di Indonesia, katanya.

Leadership - Sandiaga Salahudin Uno

Chris Crespo led the proverbial "double life" for eight years. At her home in Pittsburgh she lived with her partner of eight years and at Ernst & Young, where she was in the tax practice, she was a closeted lesbian who called her girlfriend her roommate. "It was a fearful time," says Crespo, who worried that her co-workers and clients would shun her if they learned she is gay.

That double life ended in 1992 at a gathering for a colleague's going away party. The conversation became political--and heated. A male co-worker was gay bashing and Crespo reached her boiling point. "I stood up and said, "You're talking about 'those' homosexuals but you're talking about people like me,'" says Crespo."I called my partner and said, 'I'll probably be fired today.' "

Times have changed--many workplaces now have nondiscrimination policies and same-sex partner benefits. But people interviewed for this article say that deciding to come out at the office and then figuring out how to do it comfortably is an issue they deal with every time they switch jobs. Obviously there is not a one-size-fits-all method. But several people who came out at the office say certain things have worked for them.

In Pictures: Coming Out At Work

As for Crespo, she wasn't fired or shunned. Instead, her homophobic co-worker came under fire. Crespo's colleagues rallied around her and she became closer with many of them as a result of her honesty. Many said they truly got to know her for the first time.

As Crespo moved up the corporate ladder, the issue resurfaced. One thing that worked for her was looking for clues from new colleagues. For instance, during discussions about current events, a co-worker might say he or she supports gay marriage. That's when she knows that it's comfortable (or not) to talk about her partner.

She doesn't need to do this anymore. Crespo turned the thing she was most afraid of--coming out at work--into the focus of her career. She heads Ernst & Young's resource group for lesbian, gay, bisexual, transgender employees and their allies, called bEYond. The group focuses on inclusion, educating employees and fostering an open environment.

Employees looking to come out at work should ask human resources if their firm has a nondiscrimination policy and if there is an LGBT resource group. There are 20 states and the District of Columbia that protect based on sexual orientation. There are also numerous cities and counties where nondiscrimination laws have been passed despite the lack of a statewide law.

When these laws are violated, consequences vary state by state. In almost all cases, though, the law gives employees the right to take their employers to court where they may "recover their lost wages and other benefits, emotional distress damages and punitive damages."

Having an LGBT resource group is a good indication that the firm is a comfortable place to be out. Use the LGBT resource network to hear examples of how your colleagues came out. It's also a good support network for individuals who feel nervous about coming out or feel discriminated against during the process.

If your office doesn't have an LGBT network, use Crespo's suggestion of looking for clues to find people at work who are supportive or who may be gay themselves. Having a small circle of friends at work is a strong first step because you're able to be yourself with them. "If you can come out to that one person, they can help you through what comes next," says Jere Keys, a spokesman for Out & Equal Workplace Advocates.

His organization, which has chapters across the country, can offer emotional support and guidance. College LGBT centers are another option for people looking for support outside the office even if they're not students.

Some might wonder why gay employees want to formally discuss their sexual orientation--they say that straight workers don't discuss theirs. But that's not true, says Eric Bloem, deputy director of the workplace project at Human Rights Campaign.

He points to the simplicities of office life in which co-workers ask one another what they did over the weekend. Straight employees discuss their significant others and plans they had. Employees who are gay and haven't come out often use gender-neutral pronouns for their friends and partners. For years Crespo referred to her significant other as her roommate.

"It's as simple as an individual not being able to share what he or she did with his or her partner the weekend before," says Bloem. "When you're asked, 'Are you dating someone?' it takes a lot of energy to make things up. That's not a good feeling for any individual."

Before Bryan Parsons came out at Ernst & Young, he never lied, but he found ways to get around making it obvious he is gay. For instance, when co-workers asked what he did over a summer weekend he said he went to the beach instead of specifically saying he visited Provincetown, Mass., a beach town known for its gay community.

He waited five years before coming out at work. "It was draining," says Parsons. Companies are learning that it's in their best interest to foster an inclusive workplace. Parsons and other gay employees say they were less productive at work while they were in the closet. That's partly because they spent so much energy hiding their identity and partly because they resented that they felt they had to.

One longtime LA Times sports writer complained of writer's block for years. That all ended for Christine Daniels--formerly Mike Penner--when she wrote a column for the paper several months ago explaining that she is transsexual. She wrote about being terrified of her readers and colleagues' reactions.

Daniels now writes a blog for the LA Times called " A Woman in Progress," about the process of coming out. Like Crespo, she was pleasantly surprised by the goodwill that came from far and near. Daniels said she feared this day for decades. But readers cheered her on with e-mails and calls congratulating her courage.

Says Crespo, "It taught me you have to be careful of what you're afraid of."

Arsitektur Perbankan Indonesia oleh Rifky A.G, SE, MM, MBA

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Berpijak dari adanya kebutuhan blue print perbankan nasional dan sebagai kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun 1998, maka Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan API sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan. Peluncuran API tersebut tidak terlepas pula dari upaya Pemerintah dan Bank Indonesia untuk membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih Pemerintah sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003, dimana API menjadi salah satu program utama dalam buku putih tersebut.

Bertitik tolak dari keinginan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dalam mengimplementasikan API selama dua tahun terakhir, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menyempurnakan program-program kegiatan yang tercantum dalam API. Penyempurnaan program-program kegiatan API tersebut tidak terlepas pula dari perkembangan-perkembangan yang terjadi pada perekonomian nasional maupun internasional. Penyempurnaan terhadap program-program API tersebut antara lain mencakup strategi-strategi yang lebih spesifik mengenai pengembangan perbankan syariah, BPR, dan UMKM ke depan sehingga API diharapkan memiliki program kegiatan yang lebih lengkap dan komprehensif yang mencakup sistem perbankan secara menyeluruh terkait Bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah, serta pengembangan UMKM.

Teori Belajar Gestalt - Henry Liem

Teori Gestalt yang berdasarkan teori belajar pada psikologi Gestalt mempunyai anggapan bahwa setiap fenomena yang terdidi dari suatu kesatuanesensial yang melebihi jumlah dari unsur-unsurnya. Bahwa keseluruhan ( Gestalt ) itu tidak sama dengan penjumlahan, keseluruhan itu lebih daripada bagian-baginannya.

Didalam peristiwa belajar, keseluruhan situasi belajar itu amat penting karena belajar meupakan interaksi antara subyek belajar dengan lingkungannya.

Selanjutnya para ahli psikolog Gestalt menyimpulkan bahwa seseorang dikatakan belajar apabila ia memperoleh pemahaman (insight) dalam situasi yang problematis. Pemahaman tersebut ditandai denagn adanya:

1. Suatu perubahan yang tiba-tiba dari keadaan yang tak berdaya menjadi keadaan yang mampu menguasai atau memecahkan masalah atau problema.
2. Adanya retensi yang baik
3. Adanya peristiwa transfer. Pemahaman yang diperoleh dari situasi, dibawa dan dimanfaatkan atau ditransfer ke dalam situasi lain yang mempunyai pola atau struktur yang sama atau hampir sama secara keseluruhan (bukan detailnya).

VISI MISI PERUSAHAAN oleh Anindya N Bakrie, MBA

PENTINGNYA VISI MISI PERUSAHAAN

Organisasi pemerintah dan swasta (perusahaan) menghadapi tantangan dalam penyampaian jasa dengan efisien, efektifitas dan kualitas yang lebih besar, dengan tetap berjalan dengan sumber daya yang sangat terbatas. Menciptakan sebuah visi bisa membantu organisasi atau perusahaan untuk menegaskan ulang cara jasa-jasa atau produk disediakan dan mempersiapkan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi tuntutan di masa depan.

PENGERTIAN VISI MISI PERUSAHAAN/ORGANISASI

VISI PERUSAHAAN / ORGANISASI

Visi adalah sebuah pencitraan atau gambaran yang konseptual mengenai / tentang masa depan yang diinginkan.

Visi yang hebat disusun melalui kemitraan antara manajemen tingkat atas dan semua tingkatan dalam organisasi atau perusahaan. Dengan kata lain, siapa pun yang akan melaksanakan visi tersebut, visi menjadi sebuah titik pusat bagi setiap orang di dalam organisasi atau perusahaan.

Idealnya nilai tiap pegawai menjadi bagian dari visi organisasi dengan berbagai visi manajemen membuat satukomitmen untuk visi dan keseleruhan dari pegawai pada semua tingkatan.

PERNYATAAN-PERNYATAAN TENTANG VISI PERUSAHAAN

• Sebuah visi yang hebat akan membangkitkan semangat dan tantangan, diciptakan dengan tujuan yang terarah dan akan menyediakan lebih dari sekedar gambaran tentang masa depan organisasi atau perusahaan yang ideal.
• Visi merupakan ramuan yang sangat kritis untuk perubahan.
• Mewakili sebuah tujuan global dan berkesinambungan untuk orrganisasi.
• Menggemparkan dan menyegarkan.
• Merupakan sebuah standart puncak bagi pengukuran kemajuan.
• Strukturnya kurang penting dibandingkan dengan opengaruhnya terhadap nilai dan perilaku setiap anggota organisasi / perusahaan.

KRITERIA-KRITERIA MEMBUAT VISI PERUSAHAAN

Saat membuat pernyataan tentang visi pertimbangkan kriteria-kriteria berikut, Sebuah pernyataan tentang visi yang bagus akan:

• Ringkas dan mudah diingat.
• Mampu memberi semangat dan tantangan.
• menggambarkan hal-hal yang ideal.
• Memikat bagi para pegawai, customer dan stakeholder (pihak-pihak yang berkepentingan).
• Menggambarkan tingkatan jasa dimasa depan.
• Idealitas
• Bertahan lama.
• Pernyataan tentang visi harus mampu menjawab petanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang dinginkan organisasi, apa aspirasinya
2. Bagaimana harapan organisasi atau perusahaan untuk dikenal oleh customer, pegawai, dan masyarakat.
3. Bagaimana cara organisasi untuk bisa menigkatkan kualiatas hidup para pengguna jasa atau produknya dan tentunya pegawai perusahaan.

PERNYATAAN KUNCI

Pernyataan visi ketika disatukan dengan pernyataan misi dan prinsip akan membentuk identitas (keunikan) organisasional perusahaan / organisasi. Secara serempak, visi, misi dan prinsip memberikan penegasan tentang masa depan yang diinginkan, kecakapan yang dibutuhkan untuk mencapainya dan masing masing elemen mempunyai arti penting.

Tanpa visi tidak akan ada inspirasi atau penyemangat.

Visi dan misi merupakan ide yang tidak akan berguna.

Misi tanpa nilai-nilai akan menuju pada satu faham "tujuan dengan menghalalkan segala cara"

MISI PERUSAHAAN / ORGANISASI

PENGERTIAN MISI PERUSAHAAN / ORGANISASI

Pernyataan tentang misi perusahaan menjelaskan apa dan untuk siapa organisasi atau perusahaan, program atau sub program ditujukan.

Misi adalah pernyataan yang lengkap dan ringkas tentang tujuan organisasi atau perusahaan, program atau subprogram.

Pernyataan tentang misi merupakan sarana tak terhingga nilainya dalam mengarahkan, merencanakan dan melaksanakan usaha-usaha perusahaan / organisasi.

Misi tersebut memuat gambarn tentang customer, barang / produk, jasa. Misi tersebut merupakan bagian dari identitas organisasi, mencakup semuanya dan jarang mengalami perubahan, dan menjadi dasar pemikiran paling utama bagi keberadaan sebuah perusahaan / organisasi, program atau sub program.

KRITERIA-KRITERIA MEMBUAT MISI PERUSAHAAN

Ketika membuat sebuah pernyataan tentang misi perusahaan beberapa kriteria yang dipertimbangkan antara lain:

1. Siapa kita
2. Apa yang kita kerjakan
3. Mengapa kita mengerjakannya
4. Mengapa sumber daya masyarakat dicurahkan untuk pelaksanaan usaha tersebut

Temukan jawaban-jawaban tersebut dengan melihat perusahaan/organisasi, program atau sub program perusahaan/organisasi dari pihak luar atau sudut pandang customer dan juga stakeholder.

MENDEFINISIIKAN MISI PERUSAHAAN

Untuk memberi kemudahan dalamperkembangan, peninjauan, revisi terhadapa misi perusahaan atau suatu organisasi, program atau sub program gunakan cara-cara berikut:

1. Jabarkan tujuan awal organisasi: a). Mengapa perusahaan atau organisasi itu ada?. Permasalahan apa yang dihadapai perusahaan / organisasi. b). Mandat dari pihak konstitusional, legislatif, eksekutif judikatif atau lainnya yang telah ditetapkan untuk program atau sub program dalam perusahaan. c). Fungsi apa yang tersedia dan harus dimiliki oleh barang atau jasa.
   
2. Gambarkan dasar bagi customer dan stakeholder: a). Gunakan identifikasi terhadap customer dan stakeholder yang dilaksanakan selama analisa SWOT
   
3. Jabarkan kebutuhan dan permasalahan nyata yang dihadapi saat ini: a). Bagaiman harapan-harapan saat ini berbeda dari tujuan awal perusahaan pada masing-masing program. b). Apa kebutuhan-kebutuhan pokok yang harus disampaikan.
   
4. Lakukan peninjauan dan revisi terhadap pernyataan misi yang adadan susun pernyataan baru berdasarkan pernyataan sebelumnya:
   

• Sudahkan misi mengalami perubahan melalui perundang-undangan atau perintah eksekutif sejak awal mula dibuatnya.
• Apakah misi perusahaan terbatas dan spesifik?. Apakah misi masing-masing program pada perusahaan sesuai dengan misi organisasi.
• Apakah misi sub program cukup mencerminkan perannya dalam menyesuaikan dengan misi program perusahaan.
• Apakah misi perusahaan atau organisasi (baik program dan sub program) dipahami dengan jelas oleh pegawai, customer dan klien.

ANALISIS LINGKUNGAN PERUSAHAAN/ORGANISASI oleh Morendy Octora, Skom, MBA

Kondisi lingkungan yang dihadapi oleh setiap perusahaan/organisasi saat ini berbeda dengan kondisi dimasa lalu, khususnya dalam menghadapi pasar global atau lebih di kenal dengan globalisasi.

Ciri-ciri pasar global antara lain: perubahan teknologi yang sangat cepat, arus informasi yang tak terbatas dengan waktu dan tempat, persaingan hasil produk dan mutu, perubahan sosiologis yang pesat mempengaruhi ketenagaan kerja dan konsumsi serta kebijakan dan hukum yang dilakukan pemerintah yang disesuaikan dengan lebijakan global.

Michael E. Porter mengelompokkan lima faktor pesaing:

1. Masuknya pendatang baru
2. Ancaman produk substitusi
3. Daya tawar-menawar pembeli
4. Daya tawar-menawar pemasok
5. Persaingan diantara industri

Dengan melihat kenyataan itu, maka seorang manajer strategis akan selalu mengadakan analisis lingkungan perusahaan atau organisasi strategis meliputi:

1. Analisi lingkungan ekternal perusahaan yaitu peusahaan/organisasi menggali dan mengidentifikasi semua peluang (opportunity) yang berkembang dan menjadi trend saat ini serta ancaman (threat) dari para pesaing dan calon pesaing.
2. Analisa lingkungan internal perusahaan yaitu mengidentifikasi dan memfokuskan pada kekuatan (strength) dan kekuatan(Weakness) dari perusahaan atau organisasi tersebut.

Presiden membuka Rakernas XIII HIPMI di Semarang

Upaya pemerintah untuk mengembangkan dunia usaha dan mengembangkan investasi untuk menggerakkan sektor riil, adalah memberikan payung kebijakan yang tepat, kata Presiden SBY pada pembukaan Rakernas XIII HIPMI di Semarang, Selasa ( 20/2) malam.

Semarang: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekali lagi menegaskan dukungan pemerintah terhadap dunia usaha. “ Upaya pemerintah untuk mengembangkan dunia usaha dan mengembangkan investasi untuk menggerakkan sektor riil, adalah memberikan payung kebijakan yang tepat. Memberikan berbagai fasilitas, dan mengatasi hambatan. Selama dua tahun ini hambatan - hambatan fundamental bagi bergeraknya dunia usaha bagi tumbuhnya investasi, wajib hukumnya pemerintah dan pihak – pihak lain bersama sama mengatasi hambatan itu, “ kata Presiden SBY di hadapan peserta Rapat Kerja Nasional ( Rakernas ) XIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ( HIPMI ) di Hotel Patra Jasa, Semarang, Selasa ( 20/2) malam.

“Kalau saya bicara pemerintah, adalaj pemerintah pusat, pemerintah daerah, saya, para menteri, para gubernur, para bupati, walikota, dimana para pengusaha berusaha, wajib benar dan secara sungguh- sungguh mengatasi hambatan – hambatan ini, sehingga iklim dunia usaha iklim investasi betul –betul bisa tumbuh dengan lebih baik lagi di negara kita, “ tambahnya.

Menegaskan kembali apa yang disampaikan dalam pidato awal tahun, Presiden menyatakan 9 hal upaya pemerintah untuk mengembangkan dunia usaha. Yaitu pendanaan akses dana perbankan.” Yang pertama, kita harus benar - benar memberikan akses pendanaan dana perbankan yang lebih mudah, dan saya sudah berbicara dengan Gubernur BI, harus benar - benar bisa menurunkan suku bunga. Oleh karena itu kita berusaha menahan inflasi supaya tidak naik lagi. 6,6 persen bagus. Mudah - mudahan kita bisa pertahankan, syukur – syukur bisa kita kurangi agar suku bunga bisa lebih susut. Dengan akses yang lebih mudah dana perbankan, dan suku bunga yang lebih kecil, harapan saya dunia usaha makin bergerak, “ kata Presiden.

Kedua, adalah masalah perpajakan.Presiden menegaskan bahwa pajak harus betul - betul lebih bersahabat dengan dunia usaha dengan tetap mempertahankan keadilan. “ Keadilan dan pentingnya sektor pajak, oleh karena itu kami pemerintah sudah mulai memberikan insentif perpajakan, dan ini harus mulai kita berikan terutama bagi cabang –cabang usaha yang benar - benar bisa menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Saya sudah mengeluarkan PP untuk insentif perpajakan, mudah - mudahan makin baik dengan demikian makin bergerak lagi dunia usaha kita, “ kata Presiden.

Yang ketiga adalah masalah berbelitnya perijinan. Presiden menyatakan komitmennya untuk bisa mengurangi proses pengurusan ijin usaha yang masih berbelit. Dari 151 hari sudah berkurang tinggal 97 hari, tetapi hal itu dinilai masih terlalu lama, dan harus susut menjadi kurang dari 50 hari, dan berlaku di seluruh Indonesia. Demikian juga di provinsi , kabupaten dan kota. “Jangan mempersulit urusan yang sebetulnya mudah, “ tegas Presiden.

Keempat adalah mengenai kepastian hukum. “ Hukum harus pasti kalau ada masalah - masalah dunia usaha, selesaikan secara adil, secara logis dengan demikian semua akan tenang berusaha, “ kata SBY.

Yang kelima masalah keamanan, termasuk keamanan publik. “ Bagaimana mungkin usaha berkembang kalau masih ada kerusuhan, kekerasan di sana sini. Mari kita sadar bangsa ini bikin tenang, bikin tertib seperti negara – negara lain, sehingga usaha bergerak semuanya. Kita pertahankan keamanan dan ketertiban yang makin baik.meskipun saya masih melihat satu dua masih ada kekerasan dan ketidak tertiban, “ kata SBY.

Yang keenam adalah stabilitas politik. “ Demokrasi meniscayakan kebebasan, Tetapi dalam mempraktekan demokrasi sekali lagi jangan membikin negara kita gonjang ganjing tidak stabil akhirnya ekonomi tidak tumbuh usaha tidak bergerak, rakyat lah yang menderita.

Ketujuh adalah masalah infrastruktur. Presiden menyadari bahwa pemerintah masih kurang dalam hal infrastruktur. “Kami sadar kurang, listrik, telekomunikasi, jalan dan lain lain. Oleh karena itu kita terus secara intensif mengembangkan pembangunan infrastruktur di seluruh tanah air, mari bersama- sama kita kembangkan infrastruktur kita, “ kata SBY.

Kedelapan adalah masalah ketenagakerjaan. “ Buruh memang harus kita berikan haknya, tenaga kerja harus kita lindungi, tetapi setelah itu kita berharap tenaga kerja kita berdisiplin, produktif, dengan demikian usahanya tumbuh, kalau usahanya tumbuh, tidak ada PHK. Kalau usahanya bagus, kesejahteraannya makin meningkat, tanggung jawab bersama pengusaha dan tenaga kerja, pemerintah akan mendorong penciptaan kondisi seperti itu, “ kata Presiden.

“Yang terakhir adalah peraturan daerah, pemerintah pusat saya sudah membatalkan 750 lebih perda, karena bertentangan dengan undang – undang, bertentangan dengan peraturan pemerintah, justru daerah – daerah yang perda nya tepat bisnis akan tumbuh, usaha akan bergerak, senang rakyatnya, karena pekerjaan ada, pajaknya masuk, kemiskinan berkurang, tapi kalau berlomba – lomba memperbanyak perda bisa menghambat usaha dan tidak dapat apa – apa, “ kata Presiden.

Pada kesempatan tersebut Presiden juga mengajak para pengusaha HIPMI untuk memanfaatkan momentum pada bidang – bidang usaha yang berprospek bagus. Yaitu pangan, energi, transportasi, perumahan, infrastruktur, perbankan, trading, manufaktur, handicraft dan furniture, telekomunikasi dan IT, pariwisata dan MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition ), publikasi dan media massa, peralatan pertahanan, jasa kesehatan, pendidikan dan riset.

Usai memberikan pengarahan Presiden membuka secara resmi Rakernas XIII HIPMI dengan memukul gong. Tampak hadir pada acara ini antara lain Ketua DPR Agung Laksono, Menko Perekonomian Boediono, Menkokesra Aburizal Bakrie, Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, Menakertrans Erman Suparno, Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, Ketua Kadin MS. Hidayat, para sesepuh HIPMI Abdul Latief, dan Menteri Perindustrian Fahmi Idris.

Ketua HIPMI Sandiaga Uno mengatakan bahwa HIPMI saat ini telah berusia 35 tahun, dengan 25.000 anggota aktif, dan mempunyai cabang di 32 provinsi dan 250 kabupaten dan kota. Saat ini HIPMI tengah mencanangkan program aksi nasional gerakan kewirausahaan, dengan sasaran menciptakan satu juta pengusaha baru pada tahun 2010.

http://w

Profil Sandiaga Salahuddin Uno

Sandiaga Salahuddin Uno
- Rumbai, 28 Juni 1969
- Lulusan Wichita State University dengan predikat SUMMA CUM LAUDE
- Lulusan George Washington University untuk master degree-nya
- Ketua HIMPI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia)
- Menjabat sebagai Presiden Direktur dan Direktur pada sembilan perusahaan
- Tercatat sebagai pemegang saham Adaro, tambang batu bara terbesar di dunia
- Sudah bisa menghasilkan keuntungannya sendiri sebesar Rp 1 Milyar di usianya yang ke - 26 tahun
- Serius main basket, mulai dari SMP, SMA, sampai di kompetisi nasional, di Kobatama
- Kehidupan religi yang oke
- He is a family man (suami dari Noor Asiah)

Profile Anindya N Bakrie

Anindya N Bakrie (Bakrie), atau sering dipanggil dgn Anindya, salah satu keturunan keluarga Bakrie, keberaniannya menerima tantangan boleh diacungi jempol. Bagaimana tidak, seorang Bakrie muda yang baru berusia 27 tahun bersedia menerima tanggung jawab begitu besar. Padahal perusahaan yang dipunyai oleh Bakrie itu memiliki utang yang tidak tanggung-tanggung, Rp 1,4 triliun. Dalam kondisi perusahaan yang hampir sekarat tersebut, generasi ketiga Bakrie ini bangkit mengambil peran untuk membenahi. Itulah Presiden Direktur PT Cakrawala Andalas Televisi (Anteve), Anindya N. Bakrie.

Dari namanya, Anindya N Bakrie, memang mudah ditebak bahwa Anindya N. Bakrie adalah putra Aburizal Bakrie, bos Bakrie Brothers dan juga Ketua Umum Kadin Indonesia. Untuk anak muda seusianya memang terlalu berat untuk mengemban tugas seberat itu. Jumlah utang sebesar Rp 1,4 triliun cukup besar.

Namun bagi Anindya N Bakrie - begitu ia biasa dipanggil - itu bukan suatu halangan. Justru bagi Anindya N Bakrie kesempatan itu menjadi tantangan sekaligus peluang. Pemahaman Anindya N Bakrie yang mendalam di bidang finansial karena sebelumnya bekerja di sejumlah perusahaan swasta di dalam dan luar negeri, membuat Anindya N Bakrie merasa tertantang. Perusahaan televisi Anteve yang dia pimpin sejak April 2002 lalu memang cukup parah. Kondisinya ketika itu boleh dikatakan sudah nyaris bangkrut. Semangat kerja karyawan sudah jauh menurun. Produk ataupun output dari program-program yang ditayangkan Anteve kalah populer dibandingkan dengan televisi swasta lainnya. Intinya, Anteve yang paling buruk, terutama karena perusahaan Bakrie tersebut banyak utang.

Dalam kondisi seperti itu, stasiun televisi itu sebetulnya nyaris tidak punya harapan. Apalagi, setiap investor swasta yang mau masuk selalu terganjal karena besarnya utang. Di tengah posisi tak menentu seperti itu, Anindya N Bakrie datang untuk menyelamatkannya.

Misi Anindya N Bakrie ke Anteve memang ibarat menegakkan benang basah. Secara logika bisnis memang sulit. Berat karena jumlah utangnya cukup besar serta rumit karena melibatkan ratusan kreditor. Tapi Anindya N Bakrie secara jeli melihat ada peluang di tengah kesulitan tersebut. Meski pilihannya serba sulit, namun Anindya berupaya mengajukan solusi yang dinilai cukup jitu.

Langkah awal yang dia lakukan adalah mendekati kreditor korporasi, pemegang obligasi dan para kreditur lainnya. "Karena pada dasarnya, mereka memiliki dua pilihan. Yaitu apakah mereka mau membantu Anteve atau membangkrutkan Anteve", kata Anindya N Bakrie.

Kalau mau membantu dan uang mereka bisa kembali, maka jalan keluarnya para kreditur bersedia melakukan restrukturisasi utang tadi. Dengan restrukturisasi, maka akan ada investor baru masuk membawa uang. Itu berarti, Anteve akan terus berkibar dan bisa maju. Begitulah pendapat dari Anindya N Bakrie.

Sebaliknya, kata Anindya N Bakrie, jika kreditor memilih membangkrutkan, maka uang mereka tidak akan kembali. Tapi mereka membantu, maka akan dilakukan perubahan manajemen dan perbaikan perusahaan secara total. Dari konsep yang ditawarkan kepada para kreditor tadi, dijelaskan bahwa uang mereka akan kembali serta perusahaan ini akan maju. Tentu saja dengan konsep yang sangat bagus dan logis.

Berkaitan dengan itu pula, katanya lagi, pihak manajemen Anteve lalu pergi ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yakni untuk melakukan pendaftaran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Di sini pada dasarnya manajemen Anteve itu ingin mengajukan suatu rencana perdamaian dengan pihak kreditor lama. Di situ tertera semua rencananya dengan para kreditur, baik kreditur korporasi atau utang dagang. Mereka akan mengambil keputusan atas tawaran tadi yakni ya, tidak atau abstain. Keluar dari Pengadilan Niaga cuma dua kemungkinan yakni restrukturisasi atau bangkut.

Singkatnya, dengan PKPU manajemen Anteve berhasil mendapatkan dukungan atau sekitar 66 persen dari kreditor lama setuju dilakukan restrukturisasi utang. Melalui berbagai lobi dan penjelasan yang cukup logis dan rasional, dari 320 kreditor itu sebagian besar setuju restrukturisasi utang. Apalagi, setelah ada penjelasan bahwa akan ada investor baru yang benar-benar ingin membantu Anteve.

Tapi ada syaratnya, yakni begitu pada kreditor setuju, maka tidak akan ada lagi pertanyaan macam-macam dan pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada manajemen. "Saya juga memberikan komitmen bahwa akan langsung Anteve. Saya membuat program-program penyelesaian utang serta memimpin perusahaan ini. Ternyata, mereka mendukung dan memberikan kepercayaan kepada saya", tutur Anindya N Bakrie.

Dari perjanjian yang dibuat dengan kreditor, menurut Anindya, skenario penyelesaian utang sebesar Rp 1,4 triliun tersebut yakni sekitar Rp 1,2 triliun akan diubah menjadi equity. Kedua, dari sisi utang dagang Rp 200 miliar akan dicicil lima tahun. Kenapa lima tahun, karena sesuai dengan prediksi kekuatan ekonomi Anteve.

Dengan konsep ini mereka kaget sekali. Apalagi mereka melihat ada beberapa program yang ditawarkan cukup bagus dan logis. Mereka mengatakan mendukung. Sebanyak 97 persen dari peserta yang datang setuju. Kenapa? Karena mereka melihat ada solusi penyelesaian yang cukup baik buat mereka.

Kedua, mereka melihat itikat investor baru, yakni CMA Indonesia, benar. Karena mereka berani menaruh uang mereka di Anteve yang kondisinya sudah buruk. Itu menandakan bahwa perusahaan ini masih prospektif.